Jumat, 22 Juli 2016

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara




Langkahan (22/7/16) - Dalam sambutannya Ketua KIP Aceh Utara, Jufri Sulaiman, S.Sos mengingatkan kepada anggota PPS yang baru di lantik bahwa, PPS memikul tanggung jawab yang besar sebagai tugas penyelenggara Pilkada 2017.

Jufri Sulaiman, S.Sos juga meminta kepada anggota PPS, karena diberikan amanah maka harus menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pribadi masing-masing serta memanage waktu untuk menjalankan tugas yang banyak dan hampir bersamaan pelaksanaan tahapannya.

"Pada level ketua harus memiliki komposisi, managerial skill yang lebih bagus dalam rangka memanage dan mengendalikan seluruh kegiatan agar bisa terlaksana dengan baik, sementara tingkat anggota harus ada kepatuhan dan kedisiplinan serta tanggung jawab yang baik terhadap apa yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan katanya.


Ketua KIP juga mengatakan bahwa, apabila terjadi suatu masalah atau hambatan kunci pokok penyelesaiannya adalah pada komunikasi dan musyawarah, jangan sampai keluar dari ranah itu, dengan demikian menurut Jufri Sulaiman, S.Sos  tugas tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik.(FAA)

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara


Meurah Mulia - Ketua KIP Aceh Utara, Jufri Sulaiman, S.sos dalam sambutannya saat melantik Anggota PPS Kecamatan Meurah Mulia, sangat  berharap  kepada anggota PPS yang baru dilantik, agar bekerja secara netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan bakal calon Bupati, maupun Gubernur sesuai aturan undang-undang pemilu yang berlaku.(22/7/16)
"Saya berharap kepada semua petugas PPS agar melaksanakan tugasnya  sesuai dengan peraturan dan harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon pada pilkada yang akan dilaksanakan pada Februari tahun depan, karena  netralitas Anggota PPS perlu tetap di tegakkan, mengingat masyarakat Aceh Utara dan juga bagi bakal calon pemimpin nantinya sangat mengharapkan terselenggaranya pemilu yang jujur  dan adil tanpa ada pihak dirugikan oleh kinerja para pelaksananya, mulai dari KIP, PPK danPPS, Untuk itulah agar netralitas dijaga, karena merupakan modal yang sangat berharga dalam mengawal tegaknya demokrasi di Kabupaten Aceh Utara.


Selamat berkerja seluruh Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2017.(FAA)

Senin, 18 Juli 2016

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara Melantik 135 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)


Lhokseumawe – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, melantik 135 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang akan bertugas di 27 kecamatan. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KIP Aceh Utara, bertempat di aula Setdakab Aceh Utara. Sabtu (16/7/2016).

Ketua KIP Aceh Utara, Jufri Sulaiman, S.Sos mengatakan, ada 680 peserta yang mendaftar, kemudian setelah melewati berbagai tahapan seleksi, maka yang terpilih hanya 135 orang.

“Setiap kecamatan hanya lima orang dipilih sebagai anggota PPK, mereka semuanya telah melalui berbagai pengujian seperti seleksi administrasi, ujian tulis dan wawancara. Maka hari ini langsung kita lakukan pelantikan,” ujar Jufri kepada Lintas Rakyat Post.

Jufri menambahkan, seluruh anggota PPK yang dilantik harus dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga bisa menyukseskan pemilihan kepala daerah pada Tahun 2017 mendatang.

Dirinya berharap, seluruh anggota yang sudah di lantik tersebut, agar bisa berkomunikasi dengan baik saat menjalankan tugas baik dengan sesama anggota PPK, PPS serta dengan para Komisioner KIP.


“Semua anggota PPK juga harus berkomitmen untuk bekerja keras, sehingga bisa menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu suasana Pilkada di daerah kita sangat berbeda dengan provinsi dan kabupaten lainnya,” tuturnya. (FAA)

Jumat, 03 Juni 2016

Seminar “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi Generasi Muda”


Lhokseumawe, Seminar “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi Generasi Muda” yang di buka oleh Kasubdit Kemitraan Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri,  Lilih Kriswanto di Wisma Karang Baru, di hadir kurang lebih sekitar 100 orang, yang terdiri dari mahasiswa, Lsm, Ormas sementara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di wakili oleh Kesbangpol dan Linmas Aceh Utara. (3/6/16)

Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Utara yang mewakili Bupati Aceh Utara dalam sambutannya yang di wakili oleh Bapak Hamdani,S.Ag Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Utara, menyampaikan amanah wujud dari Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi Generasi Muda adalah, Pancasila merupakan suatu pandangan hidup  bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan.


Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau generasi muda untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila. (FAA)

Kamis, 02 Juni 2016

Larangan Bagi Ormas atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki Lambang yang mirip dengan Lambang Negara


Lhoksukon, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, melarang Ormas atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki Lambang yang mirip dengan Lambang Negara.
Selain itu, Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Utara juga akan memberi sanksi kepada Ormas atau LSM yang melanggar hukum. Hal itu dikatakan Sekretaris Kesbangpol dan Linmas Aceh Utara, Abubakar, S.Sos saat menjadi pemateri dalam Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja LSM, Ormas dan OKP yang berlangsung di aula Kesbangpol dan Linmas Aceh Utara, Kamis (2/6).
“Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum. Kemudian ormas atau LSM juga dilarang memiliki lambang yang mirip dengan lambang negara,” kata Abubakar, dia mengatakan, keberadaan Ormas, LSM atau OKP, harus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 


Namun sayangnya, lanjut Abubakar, sebagian organisasi sering disalah gunakan untuk kepentingan diluar pemberdayaan masyarakat, Ia juga menyarankan agar ormas, LSM dan OKP tidak melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut Indonesia. “Jadi ormas itu jangan disalahgunakan. Coba kalau dibangun komunikasi yang baik dengan pemerintah dalam hal penyuaraan aspirasi masyarakat demi kepentingan masyarakat, itu kan sangat bagus,” ujarnya.
Acara itu sendiri dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja para pengurus LSM, Ormas dan OKP dalam mengelola Management Organisasi dan peduli terhadap upaya percepatan Pembangunan Aceh Utara. (FAA)

Rabu, 13 April 2016

Pasar Krueng Geukueh Semrawut dan Kemacetan Lalulintas



Aceh Utara, - Kondisi pasar di kota Kruerng Geukueh Kecamatajn Dewantara, Aceh Utara dikeluhkan kesemrawutan dan kemacetan lalulintas akibat badan jalam dipergunakan untuk buka lapak jualan. Selain itu  juga dikeluhkan sampah buangan pedagang maupun kebersihan sekitar pasar berserakan dimana-mana.

Hal tersebut diungkapkan Muchtar, warga Nisam yang mengaku kerap berbelanja ke pasar Krueng Geukueh setiap hari pekan salah seorang warga Nisam, kepada Gebrak, Minggu (3/4). Menurutnya, banyaknya keluhan dari warga maupun pemakai kendaraan akibat kesemrawutan serta kemacetan yang terjadi setiap hari akibat sistim perparkiran kenderaan kenderaan yang tidak ada petugas parkir. “Penertiban dan larang sudah berulang kali ke pedagang tapi tak diindahkan karena mereka mengaku cari makan,” tuturnya.

Semua ini lantaran pengelolaan pasar Krueng Geukueh tidak ada koordinasi antara camat dengan dinas terkait hingga kelihatan kondisinya bagai tidak bertuan. “Ya, banyak pedagang terutama pada hari pekan Minggu yang berdesakan tentu akan banyak pemasukan dari retribusi. Pengaturan dan ketertiban tidak ada yang peduli”, keluh sejumlah pengguna jalan ketika terjadi kemacetan.

Yang disesalkan, kendati kondisi pasar Krueng Geukueh sudah begitru parah tidak ada tindakan Pemkab Aceh Utara untuk melakukan penertiban. “Sangat disesalkan memang, kondisi ini sudah menjadi pemandangan umum, sembrawut, tidak tertip, kemacetan serta bau sampah yang menyengat tidak ada yang peduli”, ucapnya.

Pantauan Media ini pada pada Hari Pekan, Minggu kemarin, sejumlah ruas jalan dan gang di pasar Krueng Geukueh kondisinya sangat parah, pedagang yang berdesakan menjajakan barang dagangannya diatas badan jalan berbaur becak dan sepeda motor, senggolan dengan penjalan kakipun kerap terjadi. Ditambah dengan keberadaan sampah yang menumpuk di setiap pinggir jalan. Bahkan, di depan kantor camat yang seharusnya terjaga bersih justru disitu terlihat tumpukan sampah menggunung. Begitu juga halaman kantor Pemerintah Kecamatan Dewantara itu kerap dijadikan sebagai arena parkir.

Pedagang Hari Pekan Akan Dipindahkan.
Camat Dewantara, Amir Hamzah yang ditemui, Kamis (7/4) mengatakan, padagang hari pekan Minggu Krueng Geukueh yang selama ini beraktivitas di pasar Krueng Geukueh akan dipindahgkan ke areal Pasar Terpadu pada Minggu, 24 April 2016 mendatang. Direncanakan pada Hari Pekan Minggu depan ini Muspijka bekerjasama dengan Dinas Pasar Aceh Utara akan melakukan sosialisi dengan semua pedagang Hari Pekan.
“Selain untuk pengaturan dan penertiban pasar juga  untuk mengfungsikan Pasar Terpadu Krueng Geukueh agar tidak dikatakan mubazir”, cetus Camat. (mahdi)


Jumat, 01 April 2016

Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib Bebas Dari Pengaruh Narkotika


LHOKSEUMAWE - Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib dinyatakan bebas dari pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Hal itu berdasarkan tes urine yang dilakukan Badan Nasional Narkotika (BNN) Lhokseumawe, di Terminal Lhoksukon Aceh Utara Jum’at (1/4/16)

Bupati yang di dampingi Kepala Badan Kesbangpol Aceh Utara Drs. Adamy, Mpd beserta unsur Muspida Plus Aceh Utara menjalani tes urine dalam rangkaian kampanye pemberantasan narkoba. Kegiatan itu juga diikuti sejumlah pejabat lainnya dan masyarakat.

Kepala
 BNN Lhokseumawe, Saiful mengatakan, yang mengikuti tes urine pada kegiatan itu sekitar 20-an. Hasil tes, semuanya negatif. Kapolres Aceh Utara, AKBP Achmadi menambahkan, kampanye dan orasi anti-narkoba kepada pengguna jalan dalam rangka Ops Bersinar Rencong.

Jumat, 11 Maret 2016

GUDANG KPU ACEH UTARA DI BOBOL MALING, SELURUH KOTAK DAN BILIK SUARA HILANG


Lhokseumawe - Kamis, 10/03/16 KPU Aceh Utara mendapat info bahwa gudang logistik KPU Aceh Utara di Jalan Merdeka cunda dibobol maling, beberapa personil KPU Aceh Utara langsung menuju gudang logistik di cunda lhokseumawe, dan alangkah terkejutnya mereka bahwa info tersebut benar dan yang paling membuat personil KPU Aceh Utara terkejut adalah seluruh Kotak dan Bilik Suara untuk Persiapan Pilkada Tahun 2017 hilang.

Menurut saksi mata di sekitar gudang KPU Aceh Utara bahwa kemungkinan mereka mengenali pelakunya karena menurut mereka bahwa salah satu pelakunya adalah orang bekerja di KPU Aceh Utara.

Sampai berita ini di turunkan, Anggota KPU Aceh Utara telah membuat laporang ke pada Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe. (lol)

Sabtu, 27 Februari 2016

Ketua KPU RI Didampingi Ketua KIP Aceh Kunjungi KIP Aceh Utara




















Lhokseumawe, - Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi bersama rombongan melakukan silahturahmi ke KIP Aceh Utara.

Dalam kesempatan itu Ketua KPU RI Husni Kamil Manik juga membahas kesiapan dalam menghadapi Pilkada serentak pada Tahun 2017 yang juga di lakukan Provinsi Aceh.