Gara-Gara Nilai Try Out Rendah dan Les Sore Malas Siswa dan Siswi SMP 2 Kutacane di Beri Hukuman Belajar di Lapangan

Ini mungkin cerita lama tetapi ini lah yang terjadi di SMP 2 Kutacane, gara-gara nilai tri out rendah dan malas les sore siswa dan siswinya di beri hukuman belajar di lapangan sekolah,
Apakah ini merupakan salah satu kurikulum Dinas Pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada para murid...?

Siapa Pria Naik Motor Trail Bersenjata Lengkap

JAKARTA - Aksi baku tembak yang dilakukan oleh kelompok teroris terjadi di beberapa titik di Ibu Kota. Sirine polisi pun bergemuruh di pusat Kota Jakarta.

Beredar infirmasi yang diterima, ada sekelompok teroris bersenjatakan AK 47 membabi buta menembaki pengguna jalan dan tengah mengarah ke Semanggi.

"Iya tadi dengar info dari radio katanya ada orang naik motor trail hijau dari arah Sarinah menuju ke arah Semanggi atau Bandung 5," kata Kepala Urusan dan Pengamanan Polda Metro Jaya AKP Hasibuan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Hasibuan mengatakan, berdasarkan info yang diterima orang tersebut menggunakan senjata lengkap. Namun, dia belum tahu kebenaran info tersebut.

"Dia bersenjata lengkap. Kita waspadai dan kita perketat," ujarnya.

Hasibuan mengatakan, dirinya sudah menerima perintah dari Kabiro Ops Polda Metro Jaya untuk memperketat pengamanan di pusat keramaian.

"Perintah dari Karo Ops pusat keramaian diperketat, termasuk gereja juga. Itu saya terima perintah dari radio," tutupnya.

(put)

Kronologi Teror Bom Sarinah Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M Iqbal membeberkan kronologi aksi teror yang terjadi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Insiden bermula sekira pukul 11.00 WIB, pelaku menyasar pos polisi yang berada di perempatan Plaza Sarinah dan Bawaslu.

"Saya sampaikan dulu kronologis, sekira pukul 11.00 WIB terjadi ledakan, ada penyerangan ditujukan ke pospol yang pertama," ujar Iqbal di sekitar lokasi, Kamis (14/1/2016).

Akibat serangan tersebut, satu petugas kepolisian mengalami luka berat. Selanjutnya, pelaku menyasar gedung Theater Jakarta, atau Skyline Building yang berada di seberang Plaza Sarinah.

"Setelah itu serangan kedua skyline bulding depan starbuck," imbuhnya.

Iqbal memastikan, polisi langsung bergerak cepat. Bahkan Kapolda Metro Jaya memimpin langsung operasi di sekitar lokasi. "Kita gerak cepat, Kapolda yang mimpin, ada Kapolri juga," tukasnya.‎

Jokowi Akan Menghapus Uang Pensiun TNI, Polri dan PNS

Uang pensiun bagi PNS, TNI/Polri yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2012 saja, anggaran untuk pensiun PNS, TNI/Polri mencapai Rp69 triliun. Anggaran ini naik menjadi Rp74 triliun di 2013.

Selama ini, uang pensiun bagi PNS, TNI/Polri setiap tahun berasal dari potongan gaji PNS ditambah subsidi dari pemerintah. Tiap bulan, gaji PNS dipotong 10 persen, di antaranya 2 persen untuk Askes, 2,35 persen untuk tabungan hari tua dan 4,75 persen untuk pensiun. Meskipun sudah tidak lagi aktif menjadi PNS atau pensiun, mereka masih menikmati uang negara yang dialokasikan tiap tahun dalam APBN. Pembayaran uang pensiun dengan metode pemotongan gaji dan subsidi dari pemerintah dikenal dengan sistem Pay As You Go.

Dengan disahkannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah berencana mengubah mekanisme atau metode pemberian uang pensiun PNS dari Pay As You Go jadi Fully Funded. Aturan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU ASN yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Namun dia mengaku tidak bisa menjelaskan lebih detail dengan alasan belum diputuskan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

“Iya ini masih dalam pembahasan (mengubah ke Fully Funded), masih wacana dan saya belum bisa jelaskan,” ucap Kabiro Humas Badan kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat

Mugiyanto Sipin aktivis Indonesia, di usir setiba di Bandara Kuala Lumpur

Aktivis HAM asal Indonesia, Mugiyanto Sipin, yang sedianya hadir dalam sebuah diskusi, dicekal setibanya di Bandara Kuala Lumpur lepas tengah hari, Kamis (7/1) dan diancam akan ditahan jika berkeras masuk Malaysia.

Mugiyanto, pegiat HAM yang pernah menjadi korban penculikan Tim Mawar yang melibatkan Prabowo, dijadwalkan untuk menjadi pembicara dalam diskusi bertopik "gerakan rakyat menuju perubahan," Kamis malam ini.

Acara itu merupakan rangkaian kegiatan Semangat Kuning, atau Yellow Mania, yang digelar dari 6-10 Januari 2016. Selain diskusi, acara tersebut terdiri dari pameran foto, stand-up comedy, dan aktivitas lainnya.

Acara tersebut diselenggarakan Bersih 2.0, wadah berbagai organisasi di Malaysia yang menuntut pembaharuan politik dan pemberantasan korupsi. Kuning adalah warna identitas mereka. "Namun sesudah mendarat di Bandara Kuala Lumpur, di imigrasi paspor saya diperiksa dengan teliti, lalu saya dibawa ke sebuah ruangan khusus," papar Mugiyanto, kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia. "Di ruangan itu ada tiga orang menunggu, yang memperkenalkan diri dari kepolisian. Dan salah satunya mengaku dari satuan antiteror," kata Mugiyanto pula. "Mereka bilang, saya tak boleh masuk Malaysia, karena akan datang ke suatu acara politk. Sebagai orang asing saya tak boleh melakukan itu karena merupakan intervensi terhadap urusan dalam negeri Malaysia."

Mugiyanto bingung, karena sebelumnya ia sudah sering ke Malaysia untuk bermacam acara, dan tak menemui masalah. "Mereka bilang, kalau tetap masuk Malaysia, keluar dari bandara, saya akan ditangkap. Sebetulnya saya akan tetap ngotot masuk. Tak apa kalau ditangkap. Tapi mereka menahan paspor saya."

"Saya menelpon panitia, Bersih2.0, mengabarkan masalah saya, tapi kemudian diharuskan memutuskan hubungan telepon oleh polisi-polisi itu." Lalu Mugiyanto mengatakan akan menghubungi Konsulat Indonesia. "Mereka bilang, tak akan ada gunanya juga. Ketika saya ngotot, mereka bilang, ini sudah mau boarding. Lalu saya digiring oleh 10 orang hingga masuk ke pesawat Garuda untuk kembali ke Jakarta," kisah Mugi.

Mugiyanto menyesalkan pengusirannya yang dinilainya bertentangan dengan semangat kebebasan dan demokrasi. Maria Chin Abdullah, Ketua Bersih 2.0 yang sedianya tampil bersama Mugiyanto dalam diskusi, tak habis pikir dengan deportasi yang dilakukan aparat Malaysia.

"Ini sebuah skandal. Pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan berekspresi," kata Maria Chin kepada Ging Ginanjar dari BBC. "Kami mengutuk keras pemerintah Malaysia atas tindakan ini, dan menuntut mereka memberikan penjelasan terbuka, mengapa mereka mendeportasi Mugiyanto. Maria Chin Abdullah menandaskan, Mugiyanto akan tetap tampil sebagai pembicara di diskusi Semangat Kuning Bersih2.0 malam ini, walaupun hanya melalui diskusi jarak jauh dengan Skype.

"Ini untuk menunjukkan bahwa kami tidak tunduk terhawap kesewenang-wenangan," kata Maria Chin pula. BBC beberapa kali menghubungi pihak berwenang Malaysia, namun panggilan telepon kami tak pernah diangkat, dan hanya masuk ke mesin penjawab otomatis.

KIP ACEH dan Kesbangpol Silang Pendapat Soal Anggaran Pilkada 2017

DALAM acara diskusi tersebut juga sempat terjadi silang pendapat antara Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Nasir Zalba, dan Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi. Nasir Zalba dalam sesi tanya jawab menjelaskan bahwa prinsip dari pilkada serentak itu adalah efesiensi anggaran.

“Saya punya usul, kenapa tidak buat poster dan bagikan kepada pemilih. Kalau kita banyak menumpahkan uang untuk baliho, yang kaya adalah pengusaha baliho, masyarakat juga tidak sempat lihat,” ucapnya. Menurut Nasir, rakyat Aceh harus diperlakukan dengan pendekatan khusus, yakni dengan melakukan tatap muka ketimbang cetak baliho. “Untuk menyemarakkan pilkada, silakan KIP dan Dispora bekerja sama,” ujar Nasir Zalba. Apa yang disampaikan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh itu kemudian dibantah oleh Basri M Sabi.

Pemasangan baliho itu ditegaskan Basri, merupakan perintah undang-undang dan setiap calon minimal harus ada empat baliho per kecamatan. “Efektif dan efesien, itu betul. Tetapi untuk alat peraga kampanye, itu sesuai aturan. Kalau tidak dilaksanakan, ini melanggar undang undang,” jelasnya.

Selain itu, apabila pemasangan baliho ini tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menjadi peluang atau celah bagi calon yang kalah untuk menggugat KIP. “Makanya terkait alat peraga kampanye itu wajib kita laksanakan, karena itu diatur dalam undang-undang,” pungkas Basri.